Jakarta, (Nagaripost) – KPK telah menetapkan sebanyak 10 orang anggota DPRD Muara Enim sebagai tersangka. Kesepuluh orang tersebut telah diumumkan kepublik, Kamis (30/9), digedung KPK, Jakarta.
Kesepuluh anggota DPRD Muara Enim tersebut, saat diumumkan telah memakai rompi orenge khas tahanan KPK. Mereka akan ditahan 20 hari kedepan guna kepentingan penyelidikan.
10 Anggota DPRD Muara Enim yang ditetapkan sebagai tersangka tersebut, berkaitan dengan pengembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR dan Pengesahan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2019.
Sebelum adanya penetapan 10 anggota DPRD Muara Enim sebagai tersangka hari ini, KPK sebelumnya telah menetapkan 6 orang Tersangka dalam kasus yang sama.
Setelah dilakukan pengumpulan informasi dan data yang kemudian ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup dan adanya berbagai fakta hukum selama proses persidangan dalam perkara awal dengan Terdakwa Ahmad Yani dkk, KPK melakukan penyelidikan dan
Meningkatkan status perkara ini ke tahap Penyidikan pada bulan September 2021.
Adapun para anggota DPRD Muara Enim yang ditetapkan sebagai tersangka, yakni:
a. IG (Indra Gani BS, tidak dibacakan), Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim periode 2019-2024
b. IJ (Ishak Joharsah, tidak dibacakan), Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim periode 2019-2024
c. AYS (Ari Yoca Setiadi, tidak dibacakan) Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim periode 2019-2024
d. ARK (Ahmad Reo Kusuma, tidak dibacakan) Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim periode 2019-2024
e. MS (Marsito, tidak dibacakan), Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim periode 2019-2023
f. MD (Mardiansyah, tidak dibacakan), Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim periode 2019-2024;
g. MH (Muhardi, tidak dibacakan), Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim periode 2019-2024
h. FR (Fitrianzah, tidak dibacakan), Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim periode 2019-2024
i. SB (Subahan, tidak dibacakan), Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim periode 2019-2024
j. PR (Piardi, tidak dibacakan), Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim periode 2019-2024.
Atas perbuatannya, Para Tersangka disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau Pasal 11Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (A)
Komentar